Allgulfnews – Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki tidak dapat merayakan hari raya Idul Adha seperti dulu karena kesulitan ekonomi, serangan hebat di Jalur Gaza, dan tindakan melanggar hukum di Tepi Barat.
Menjelang Idul Adha, Israel membekukan izin kerja bagi 80.000 warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Sebelum konflik, lebih dari 170.000 warga Palestina bekerja di Israel, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian Palestina.
BACA JUGA : Ancaman Pembalasan Israel Usai Digempur Roket Hizbullah
Menjelang Idul Adha, para pedagang Palestina di pasar ternak mengungkapkan permintaan yang sangat lemah sementara warga menyatakan kesedihannya.
“Kami tidak mempunyai kebahagiaan lagi. Ada duka di setiap rumah. Puluhan orang terbunuh setiap hari. Situasi kami lebih buruk dibandingkan Nakba tahun 1948,” kata Nadir Abu Arab, dilansir Al Jazeera.
Osama Abbud, pemilik toko pakaian di Ramallah, mengatakan penjualan telah menurun lebih dari 70 persen dibandingkan tahun lalu, dan meskipun ada diskon, permintaan sangat rendah.
“Ini Idul Fitri kedua di bawah bayang-bayang perang. Kita tidak mempunyai kebahagiaan lagi. Sangat sedikit orang yang berbelanja untuk Idul Fitri dan membeli baju baru karena perang, kehancuran, duka dan situasi ekonomi yang semakin memburuk,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara UNICEF James Elder menggambarkan betapa sulitnya tidak hanya menyalurkan bantuan ke Gaza, tetapi juga mendistribusikannya ke seluruh wilayah kantong yang terkepung.
BACA JUGA : Operasi Gabungan Houthi dan Milisi Irak Sasar Tiga Kapal Bawa Senjata ke Pelabuhan Haifa Israel
“Lebih banyak pekerja bantuan yang terbunuh dalam perang ini dibandingkan perang apa pun sejak munculnya PBB,” katanya kepada Al Jazeera.
Elder menambahkan bahwa pada hari Rabu, UNICEF mempunyai misi untuk mengemudikan truk penuh pasokan nutrisi dan medis untuk 10.000 anak. Tugas mereka adalah mengirimkan bantuan, yang telah disetujui sebelumnya oleh otoritas Israel, dari Deir el-Balah ke Kota Gaza, perjalanan pulang pergi sejauh 40 km.
“Butuh waktu 13 jam dan kami menghabiskan delapan jam di sekitar pos pemeriksaan, berdebat soal dokumen – apakah itu truk atau van,” katanya. “Kenyataannya truk ini tidak diberi akses. 10.000 anak itu tidak mendapatkan bantuan itu.”
“Israel sebagai kekuatan pendudukan mempunyai tanggung jawab hukum untuk memfasilitasi bantuan tersebut.”
