Jakarta, AllgulfNews – Upaya untuk menggulingkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terancam gagal setelah sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa memilih untuk memboikot pemungutan suara pada Sabtu (7/12).
Partai Oposisi Ajukan Mosi Pemakzulan
Partai oposisi yang terdiri dari 192 anggota dari total 300 kursi di parlemen, mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon. Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan minimal 200 suara dukungan dari anggota parlemen.
Namun, hampir seluruh 108 anggota dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) yang dipimpin oleh Yoon, meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
Reaksi Oposisi dan Demonstrasi Warga
Tindakan memboikot pemungutan suara ini memicu protes keras dari kubu oposisi, yang menyuarakan kemarahan dengan teriakan “ke mana kalian pergi?” dan menyebut anggota PPP sebagai “kaki tangan pemberontak”. Hanya tiga anggota PPP yang hadir dan memberikan suara.
Potensi Gagalnya Pemakzulan
Dengan langkah ini, kemungkinan besar pemakzulan Presiden Yoon akan gagal. Keputusan ini diperkirakan akan memperburuk ketegangan politik, terutama di kalangan warga yang sudah sangat kecewa. Sekitar 150 ribu orang yang berdemonstrasi di luar gedung parlemen pada hari itu, menuntut penggulingan Yoon. Beberapa demonstran bahkan mengungkapkan rasa frustrasi dan kekecewaan mereka karena melihat anggota parlemen dari partai berkuasa memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Beberapa pengunjuk rasa bahkan memutuskan untuk pulang karena merasa putus asa.
Reaksi Presiden Yoon atas Ketegangan Politik
Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas pengumuman darurat militer yang memicu keresahan. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Yoon mengakui bahwa tindakannya telah menimbulkan ketidaknyamanan dan meminta maaf sebesar-besarnya.
“Saya telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya,” ujar Yoon. Ia juga menyatakan akan menyerahkan nasib politiknya kepada partainya dan mempercayakan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik, termasuk masa jabatannya sebagai presiden.
